ATURAN MAIN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 AKHIRNYA TERBIT

Jakarta. Pada tanggal 5 September 2019 akhirnya Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transamigrasi mengeluarkan Peraturan terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Peraturan ini termaktub pada Permendesa,PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Peraturan ini disusun dalam rangka Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan memberi acuan kepada ; Pertama, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa; Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan Ketiga, Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Pada tahun 2020 nanti Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa dengan maksud harus memberikan manfaat sebesar- sesarnya bagi masyarakat Desa berupa: peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa didasarkan pada
data IDM. Data IDM digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Terkait dengan Prioritas, Bupati/Wali Kota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.


Alokasi Afirmasi Dana Desa akan diberikan kepada Desa tertinggal dan sangat tertinggal. Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. (red)

Silahkan Download :PermenDesaPDTT Nomor 11 Tahun 2019 ttg Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Salinan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *