Diduga Merugiankan Negara Mencapai Rp 2 Miliar, Bupati Blora Dan Sekda Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Program Upsus Siwab

Bupati Blora, Djoko Nugroho dan Sekretaris Daerah Blora, Komang Gede Irawadi diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah pada Rabu (6/11).


Kasus dugaan korupsi di Dinas Peternakan dan Perikanan (Dinakikan) Kabupaten Blora telah menyatakan mantan sekretaris dinas Karsimin ditahan beberapa waktu lalu. Kali ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) mulai memanggil para saksi. Di antaranya Bupati Djoko Nugroho dan Sekda Komang Gede Irawadi. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi oleh penyidik kejati hari ini pukul 09.00.


Keduanya sebagai saksi kasus dugaan korupsi program sapi bunting pada tahun anggaran 2017 dari APBN senilai Rp 7 miliar. Tercatat, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2 miliar.


Dugaan korupsi dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis dan diberikan ke Dinas Peternakan Blora dengan melakukan pemotongan anggaran Rp 5.000 hingga Rp 10.000 per ekor sapi. Bupati dan Sekda Blora ditanya mengenai mekanisme program inseminasi Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab).

Dalam kasus ini sudah ada 2 tersangka yang ditetapkan, yakni mantan Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, Wahyu Agustini dan mantan Sekretaris Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, Karsimin.

“Pertanyaan ada 11 atau beberapa tadi,” kata Djoko, Rabu (6/11).

Djoko menjelaskan tidak mengetahui soal penyelewengan yang dimaksud. Namun dia mengetahui bahwa program sapi bunting yang dimaksud merupakan program dengan dana APBN yang digulirkan lewat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Ketut Sumedana menjelaskan, pemeriksaan hari ini dilakukan terkait tersangka pertama yaitu mantan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, Wahyu Agustini.
“Kami panggil untuk memberi keterangan soal mekanisme program pembuntingan sapi itu. Karena dia yang kompeten soal itu,” jelas Ketut.

Dalam kasus yang menyeret Karsimin sebagai tersangka ini, sebanyak 65 saksi sudah dipanggil oleh Kejati. Ketut belum bisa memastikan apakah Sekda akan kembali dipanggil lagi atau tidak.

“Kayaknya tidak akan ‘naik kelas’ (tersangka). Yang memungkinkan adalah para UPT-UPT (yang menjadi tersangka),” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *