LP2 : Dana Desa Fiktif, Lemahnya Koordinasi Pengalokasian Dana Desa

Mencuatnya temuan adanya pengalokasian dana ke desa fiktif membuat kinerja kementerian terkait dipertanyakan.

Menurut Bidang Hukum Lembaga Penggerak Pembangunan “LP2”  Isa Yuli H, pemerintah lemah dalam melakukan verifikasi pengalokasian dana desa tersebut.

Isa Yuli H menjelaskan secara administratif, setiap desa memiliki kode wilayah yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Walaupun kode wilayah desa tersebut tidak ada, kata dia, Pemerintah tetap mengalokasikan dana desa walau penyalurannya diberikan kepada kabupaten atau kota terlebih dahulu.

“Bayangkan transfer duit tapi hitungannya bagaimana, enggak tahu. Ternyata desanya desa bodong, desa hantu, atau apa pun namanya. Ini berarti soal verifikasi kita lemah sekali,” kata Isa Yuli saat dihubungi, radarnawacita.com (6/11/2019).

Padahal, kata dia, ketika usulan kabupaten/kota diajukan kepada Kemenkeu, rincian berapa banyak desa yang menerima dana tersebut dicantumkan.

Tidak hanya itu, jumlah desa penerimanya pun mendapatkan alokasi dana yang berbeda-beda karena letak geografis, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan lain-lainnya pun berbeda.

“Saat masuk ke Kemenkeu, ketika memasukkan desa itu dalam variabel perhitungan kan tidak asal angkut begitu saja, dia harus koordinasi dengan Kemendagri yang punya kode wilayah bahkan juga dengan Kementerian Desa,” kata Isa Yuli.

“Nah ini bagaimana koordinasi di Pusat, ini berarti dari kabupaten/kota langsung ke Kemenkeu dipakai tanpa ada koordinasi kiri-kanan dengan dua kementerian lain, Kemendes dan Kemendagri,” kata Isa Yuli.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *