PUPR akan Renovasi 175 Ribu Unit Rumah TA 2020

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan merenovasi 175.000 unit rumah tidak layak huni pada 2020 mendatang.

Dana yang dianggarkan sekitar Rp 4,36 triliun yang merupakan bagian dari total alokasi anggaran bidang penyediaan perumahan sebesar Rp 8,48 triliun.

Nantinya hunian tidak layak huni itu diperbaiki melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah.

“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulis, Senin (2/9/2019).

Ada dua kategori dalam program ini. Pertama, BSPS Pembangunan Baru sebanyak 25.356 unit termasuk rumah tidak layak huni yang ada di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan BSPS Peningkatan Kualitas sebanyak 150.000 unit.

Basuki mengakui, kendati setiap tahun ada anggaran peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, namun kemampuan pemerintah dalam hal pendanaan masih terbatas.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan dalam program ini pemerintah memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan bangunan.

Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong Ter pekait penyediaan Rumah Susun ( Rusun) dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,14 trliun untuk 4.799 unit.

Penyediaan Rumah Khusus (Rusus) bagi nelayan, pekerja, aparat negara di kawasan perbatasan, warga terdampak bencana dianggarkan sebesar Rp 470 miliar untuk 2.000 unit.

“Adapun dukungan pemerintah kepada pengembang perumahan rumah subsidi melalui pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dianggarkan sebesar Rp 200 miliar untuk 22.500 unit,” ucap Khalawi.

Besaran nilai bantuan bedah rumah dan lokasi BSPS terbagi dua, yaitu:

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS)

1. PKRS di daerah provinsi menerima sebesar Rp17,5 juta per orang. Rinciannya bantuan bahan bangunan sebesar Rp15 juta, dan sisanya Rp2,5 juta untuk upah kerja

2. PKRS khusus di pulau-pulau kecil dan pengunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp35 juta. Terdiri dari membeli bahan bangunan Rp30 juta, upah kerja Rp5 juta.

Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS)

1. Bantuan stimultan untuk PBRS sebesar Rp35 juta. Terdiri dari komponen bahan bangunan sebesar Rp30 juta dan upah kerja sebesar Rp5 juta.

Bantuan bedah rumah hingga Rp35 juta, memang cukup untuk renovasi, apalagi bangun rumah baru? Belum lagi harga bahan-bahan bangunan terus merangkak naik. Begitupun dengan upah tukang atau buruh bangunan. Kebutuhan masyarakat untuk membedah rumahnya kan berbeda satu sama lain.

Namanya juga bantuan stimulan untuk rumah swadaya, jadi sifatnya sebagai ‘perangsang’ masyarakat memperbaiki atau membangun rumah menjadi layak huni. Jumlahnya memang tidak besar, sehingga kalau dana bantuan kurang, ditanggung bersama oleh KPB.

Syarat Dapatkan Bantuan Bedah Rumah

Jika Anda termasuk kategori MBR dan ingin memperoleh bantuan bedah rumah dari pemerintah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga

2. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah

3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni

4. Belum pernah memperoleh bantuan bedah rumah atau bantuan pemerintah untuk perumahan

5. Penghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP)

6. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng

7. Tanah tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah.

Syarat membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) bedah rumah:

1. Ada ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, serta anggota

2. Anggota KPB maksimal 20 orang

3. Anggota KPB bertempat tinggal di desa atau kelurahan yang sama

4. Ditetapkan oleh kepala desa atau lurah.

Proses atau Tahapan Bantuan Bedah Rumah

Tahapan program bedah rumah dari pemerintah, antara lain:

1. Pengusulan lokasi bedah rumah (dilihat dari tingkat kemiskinan daerah atau provinsi)

2. Penetapan lokasi

3. Penyiapan masyarakat

4. Penetapan calon penerima bedah rumah

5. Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan bedah rumah bentuk uang

6. Pengadaan dan penyerahan bedah rumah bentuk barang

7. Pelaporan.

Cara daftar memperoleh bantuan bedah rumah

  • Mengajukan permohonan ke Kepala Desa
  • Nanti akan dikoordinir oleh Bupati
  • Kemudian akan didata secara keseluruhan jumlah dan lokasi rumah tidak layak huni yang ada di desa atau kelurahan
  • Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit rumah per desa atau kelurahan
  • Calon penerima bedah rumah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh KPA atau Kepala Satker sebagai penerima bedah rumah
  • Dana bantuan bedah rumah akan dicairkan melalui bank atau pos penyalur dalam satu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *