Tahun 2020, Pemprov Jateng Gratiskan SPP SMA Negeri

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) akan menggratiskan biaya sekolah bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri mulai tahun ajaran baru 2020/2021. Anggaran sebesar Rp 860,4 miliar telah disiapkan untuk mendukung program itu.

“Tahun depan kami akan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK dan SLB negeri. Mudah-mudahan, dengan program ini maka upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di Jawa Tengah akan cepat terwujud,” kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, didampingi Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, dan Pj Sekda Jateng, Herru Setyadi, Jumat (27/12/2019).

Pelaksanaan program ini, kata Ganjar, harus mendapat dukungan dari seluruh kepala sekolah yang ada. Pihaknya juga akan mengawasi, agar di sekolah-sekolah negeri tidak terjadi banyak pungutan.

“Kami akan awasi, jangan sampai SPP-nya gratis, tapi pihak sekolah tetap meminta pungutan-pungutan biaya lainnya,” tegasnya.

Tak hanya biaya pendidikan yang gratis, tahun depan Pemprov Jateng juga akan memberikan seragam sekolah gratis untuk siswa miskin. Anggaran sebesar Rp 14,6 miliar telah disiapkan untuk membelikan seragam gratis bagi 97.614 siswa miskin.

Sektor pendidikan lain yang menjadi perhatian adalah peningkatan kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Tahun depan, seluruh GTT dan PTT akan mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) plus 10 persen.

“Kami juga akan memberikan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk sekolah-sekolah swasta sebesar Rp 123,85 miliar, Bosda MA negeri dan swasta sebesar Rp 26,5 miliar, insentif guru keagamaan dan lainnya,” terangnya.

Terkait kemiskinan, Ganjar menargetkan tahun depan angka kemiskinan di Jawa Tengah turun menjadi satu digit, yakni 9,8 persen. Untuk itu, berbagai program prioritas seperti renovasi rumah tidak layak huni, jambanisasi, listrik bagi yang miskin dan program lain akan terus digenjot.

“Kami butuh dukungan semua pihak, agar semua program prioritas di tahun depan dapat berjalan sesuai rencana. Kami juga berharap, program pendampingan satu OPD (organisasi perangkat daerah) membina satu desa miskin dapat diterapkan di Kabupaten/Kota,” ungkap Wakil Gubernur, Taj Yasin Maimoen.

Sumber : Suara Pembaruan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *