Mempolitisasi Bantuan Pemerintah Pusat,Siap-siap Dihentikan Jabatannya

Potensi terjadinya kecurangan pilkada ditengah pandemi covid-19 sangat terbuka lebar. Jika Pilkada tetap dilaksanakan pada 2020, maka peluang besar untuk memanfaatkan kondisi ditengah krisis ekonomi masyarakat adalah suatu kemungkinan yang harus dicermati secara serius.

Hal ini diungkapkan, Exi, salah satu aktivis Geram kepada awak media.
Exy Wijaya menuturkan, ” Potensi kecurangan yang mungkin saja bisa terjadi adalah dengan mempolitisasi bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19, ” tuturnya, Rabu (21/10) lalu di Cafe 33 Jl Sumodarsono, Mlangsen, Blora

Lebih lanjut, Exy Wijaya menjelaskan, ” Potensi atas politisasi bantuan sosial tersebut dapat berupa klaim sepihak dari pihak petahana yang mana sebenarnya bantuan yang diterima warga tersebut bersumber dari anggaran negara, bukan individu dari pihak petahana, ” jelasnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, imbuh exi, diperlukan suatu upaya penegakan hukum untuk menindak kepala/wakil yang memolitisasi bantuan sosial tersebut. ” Jika ada yang melakukan itu ya harus ditindak tegas sesuai UU yang berlaku, ” imbuhnya.

Sebagai informasi, berdasarkan pada Pasal 76 Ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerjntahan Daerah disebutkan bahwa kepala/wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan yang memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan perundang-undangan. Kelahiran pasal ini dirancang khusus oleh para pembentuk undang-undang untuk menghambat peluang petahana untuk memanfaatkan posisinya untuk melakukan fraud yang dapat menguntungkan pribadi petahana.

Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada kepala/wakil kepala daerah yang melanggar ketentuan tersebut adalah pemberhentian dari jabatan kepala/wakil kepala daerah.

Mekanisme pemberhentian tersebut bisa ditempuh terlebih dahulu dengan dinyatakan oleh Dewan Perwakilan Daerah bahwa kepala/wakil kepala daerah melakukan pelanggaran yang kemudian hasilnya disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diperikasa dan dibuktikan. Selain itu penindakan juga bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang juga harus dibuktikan oleh Mahkamah Agung terlebih dahulu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *